Oleh: Muhzen Den
Rutinitas mudik warga Indonesia setiap musim Lebaran jauh lebih cepat dan lancar lewat kehadiran jalan tol. Jalan tol memungkinkan jarak puluhan hingga ratusan kilometer bisa ditempuh lebih cepat. Tak seperti kondisi puluhan tahun silam saat jalan tol belum populer di Indonesia.
Kini, jalan tol sudah membentang 2.893,02 km di seluruh Indonesia. Atas dasar ini, pemudik harus berterima kasih kepada orang ini yang telah mencetuskan ide pembuatan jalan tol di Indonesia, yakni Raden Soediro Harjodisastro.
Soediro merupakan Walikota Jakarta tahun 1950-an. Kala itu, Soediro dibuat pusing karena Jakarta sudah begitu padat. Badan Pusat Statistik (1955) mencatat ada 1,5 juta penduduk di Jakarta.
Masalahnya, keberadaan penduduk tak semua memberikan dampak positif. Ada pula yang “membebani” pemerintah sehingga membuat anggaran pendapatan daerah tertekan. Singkatnya, Pemerintah Provinsi Jakarta kesulitan mencari uang, sementara pengeluaran terus terjadi dan membengkak. Apalagi pada saat bersamaan pemerintah juga sedang gencar membangun banyak proyek baru.
Sebagai cara menambah keran pemasukan, Soediro mengusulkan ide jalan berbayar. Konsepnya sederhana, yakni siapa melintasi jalan, maka harus membayar biaya sebelum masuk. Lokasi penerapan bakal berada di jalan yang sedang dibangun pemerintah, mulai dari Semanggi hingga Istana Negara. Kini jalan tersebut bernama Jl. Sudirman-Thamrin.
“Di ujung Jalan M.H Thamrin, di situ bakal berdiri tempat pemungutan tol bagi setiap kendaraan bermotor yang lewat,” ungkap Soediro, dikutip dari autobiografinya Sudiro Pejuang Tanpa Henti (1981).

Soediro percaya langkah ini bisa menaikkan pendapatan pemerintah. Pasalnya, ketika dirinya ke Amerika Serikat, jalan tol menjadi solusi mendongkrak pendapatan pemerintah di samping bisa membuat pengguna bahagia karena jarak tempuh lebih cepat. Maka, saat tiba di Indonesia dia ingin jalan tol hadir pula di Jakarta.
Sayang, ide itu gagal terwujud. Banyak anggota DPRD Jakarta menyebut ide jalan berbayar memberatkan masyarakat dan tidak efektif. Ada pula menyebut kalau ide tersebut seperti membangkitkan memori masa penjajahan silam.
Sebagai wawasan, pada masa penjajahan, jalan berbayar pernah diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada para pedagang China. Mereka harus membayar sekian sen untuk bisa melintasi jalan. Dari sini timbul konfrontasi antara warga Tionghoa dan pemerintah.
Dengan argumen sejarah, para penentang menganggap jika jalan tol tetap terwujud, maka sama saja memeras rakyat dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Pada akhirnya, mimpi jalan tol pertama dari otak Soediro gagal terwujud.
Soediro pun terpaksa harus mencari cara lain menambah pemasukan. Meski begitu, ide dari kakek artis Tora Sudiro itu baru terasa benar dua dekade kemudian.
Pada 1973, Menteri Pekerjaan Umum dan Kelistrikan era Presiden Soeharto, Sutami, mengikuti ide Soediro. Kala itu, Jakarta semakin padat. Tercatat ada 4,5 juta penduduk dan 540 ribu di antaranya memiliki kendaraan pribadi. Ini belum memperhitungkan penduduk dan kendaraan di kota satelit.
Dalam Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978 (2003) disebutkan, Sutami memerintahkan pembangunan jalan baru penghubung Jakarta ke kota Satelit yang berbayar. Dari sekian banyak kota, Bogor yang terpilih karena terdapat banyak aktivitas warga dan industri dari Bogor ke Jakarta, dan sebaliknya.
Makanya, supaya mengurangi kepadatan dan menambah anggaran pemerintah, berdirilah jalan tol pertama di Indonesia, yakni Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi). Proyek tersebut sepanjang 59 Km dan memakan anggaran Rp2 miliar.
Kini, berkat ide usang Soediro tahun 1950-an, siapa sangka jalan tol menjadi salah satu proyek infrastruktur yang jadi andalan pemudik agar bisa lebih cepat dan lancar sampai tujuan.
Sumber dari internet/cnbcindonesia.com



