golagong Dr. Yunina dalam paparannya menyampaikan bahwa ada beberapa pesan kunci dalam pengelolaan kinerja diantaranya, fitur pengelolaan kinerja di PMM telah terintegrasi dengan e-Kinerja BKN, sehingga guru guru dan Kepala Sekolah tidak perlu lagi mengisi SKP melalui e-Kinerja BKN, berikut fitur pengelolaan kinerja dapat digunakan oleh guru dan Kepala Sekolah PNS dan PPPK dalam binaan pemerintah daerah, Guru Non ASN juga dapat memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja, SKP PMM mulai 1 Januari 2024, Kepala Sekolah dapat membuat SKP di PMM mulai 15 Januari 2024, pengajuan SKP dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024 dan mengupdate aplikasi PMM ke versi minimal 1.47 untuk dapat menggunakan fitur pengelolaan kinerja.
Dalam paparannya pula, peraih sertifikat terbanyak pada PMM Kemendikbudristek ini menjabarkan variabel pengelolaan kinerja guru dan Kepala Sekolah meliputi praktik kinerja, pengelolaan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas.
Selanjutnya, secara teknis, peserta short course di Universitas Leiden Belanda tahun 2018 ini mendampingi para guru mengisi langsung kinerja mulai dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, rangkuman hingga membuat pengajuan ke Kepala Sekolah untuk disetujui.
Pesan Dr. Yunina, perlu komitmen guru dalam memenuhi kegiatan yang telah direncanakan. “Rencana telah diisi dan ini masih bagian kecilnya. Selanjutnya adalah siapkan waktu secara baik untuk melakukan kegiatan, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber berdasarkan rencana yang telah dibuat. Ikut kegiatan tetapi juga tetap memperhatikan waktu mengajar di sekolah. Dapatkan sertifikat yang beririsan. Jangan sampai satu bulan sampai 8 sertitikat. Kapan mengajarnya kalau hanya berburu sertifikat. Jadi dapatkan sertifikat tetapi yang wajar,” kata Yunina.
Peraih penghargaan pelaksana terbaik 1 Sekolah Adiwiyata Propinsi Jawa Tengah inipun berpesan sekolah-sekolah segera membentuk komunitas belajar di sekolah sebagai wadah mengadakan kegiatan edukatif.
