Admin Oleh Aulia Nada Rahman
Bharata membawa pesan abadi: kekuasaan adalah amanat, bukan hak pribadi
Dalam kisah Ramayana, Bharata digambarkan adalah adik Rama yang dikenal karena menolak takhta dan memilih menjaga kerajaan atas nama kakaknya. Ia dipandang sebagai simbol dharma — komitmen pada kebenaran dan pengorbanan.
Ketika Rama pergi ke hutan, Bharata tidak mengambil tahta dengan paksa. Ia malah menolak kekayaan dan kemewahan, memilih hidup sederhana demi menunggu kepulangan sang kakak demi keutuhan kebenaran. Sikap inilah yang seharusnya menjadi lampu bagi para pemimpin modern, terutama ketika alam dan rakyat menjerit minta tolong.
Di Sumatra, jeritan itu semakin nyaring. Hutan yang pernah menjadi paru-paru dunia kini berubah menjadi puing-puing akibat penebangan liar. Banjir besar bukan lagi nasib buruk, melainkan konsekuensi logis dari kegagalan moral. Setiap pohon yang tumbang adalah pengingat dharma yang dilanggar.
Setiap jiwa yang hilang adalah bukti bahwa para pemimpin telah lupa akan amanah Bharata.
Dharma di Tengah Krisis
Konsep dharma yang diemban Bharata kini bertransformasi menjadi tanggung jawab ekologis. Ia menolak tahta demi kepatuhan pada ayah dan kebenaran. Para pemimpin Indonesia hari ini dihadapkan pada pilihan serupa: menolak proyek yang menghancurkan hutan atau menyerahkan generasi mendatang pada bencana.
Kepemimpinan sejati, seperti yang ditunjukkan Bharata, adalah keberanian mengatakan “tidak” pada keuntungan instan demi kehidupan bersama. Penebangan liar yang merusak 240.000 hektar hutan primer di Sumatra membuktikan betapa rapuhnya keseimbangan alam.
Banjir yang melanda bukanlah musibah semata, melainkan dampak dari keputusan-keputusan yang memprioritaskan uang daripada keadilan lingkungan. Setiap kali hutan dirusak, dharma pun rusak. Solusinya bukan hanya teknologi atau dana, melainkan kebangkitan kesadaran Bharata di setiap penentu kebijakan.
Teladan Kepemimpinan yang Menggerakkan Hati
Bharata adalah simbol kepemimpinan yang senantiasa menegakkan keadilan serta melindungi kesejahteraan masyarakat. Ia memegang peran penting dalam cerita persahabatan dan kepatuhan kewajiban dharma.
Ketika Rama pergi ke pengasingan, Bharata menolak tahta dan meminta Rama kembali—sikap yang mencerminkan pengorbanan demi kebaikan bersama. Nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan pengorbanan untuk kesejahteraan rakyat harus menjadi landasan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
Di hutan-hutan Sumatra yang gundul, di antara puing-puing banjir yang memakan nyawa, pesan Bharata semakin bergema: kekuasaan tanpa keadilan adalah kegelapan yang membutakan. Semangat Bharata harus menyulut api perlawanan terhadap penebangan liar dan kegagalan menjaga alam. Para pemimpin seharusnya rela menolak keuntungan jangka pendek demi kelestarian hutan dan keselamatan rakyat.
Legitimasi Spiritual vs. Kegagalan Ekologis
Sebagai adik Rama yang memegang tampuk kekuasaan dengan legitimasi spiritual dari Sudarshana Chakra Dewa Wisnu, Bharata mewakili paradigma pemimpin saleh dan bertanggung jawab. Namun, di Sumatra tahun 2025, kita menyaksikan kegagalan kolektif dalam menjalankan amanah tersebut. Illegal logging yang merusak ratusan ribu hektar hutan primer telah mengakibatkan banjir mematikan.
Di manakah para pemimpin Bharata masa kini yang seharusnya melindungi rakyat dari kerakusan ekonomi jangka pendek? Kondisi ini menjadi pertanyaan fundamental: di mana para pemimpin Bharata masa kini yang seharusnya melindungi rakyat dari kerakusan ekonomi jangka pendek?
Jawaban terletak pada pemulihan dharma lingkungan melalui kebijakan yang tegas, edukasi, dan partisipasi masyarakat. Setiap keputusan yang mengutamakan pelestarian hutan adalah manifestasi integritas moral sejati. Penegakan hukum tegas terhadap penebangan liar, serta insentif bagi program reboisasi, menjadi wujud konkret dari komitmen dharma lingkungan.
Dharma di Era Krisis Ekologi
Konsep dharma yang diemban Bharata bertransformasi menjadi stewardship ekologis di abad ke-21. Deforestasi Sumatra dengan ratusan korban jiwa bukan tragedi biasa, melainkan kegagalan kolektif menjaga keseimbangan kosmik.
Setiap pohon yang tumbang adalah pelanggaran dharma, setiap banjir adalah konsekuensi dari kegelisahan moral para pemimpin. Solusinya bukan teknologi semata, melainkan kebangkitan kesadaran Bharata dalam diri setiap penentu kebijakan.
Tanpa langkah-langkah tersebut, upaya penanggulangan bencana alam hanya akan berputar dalam siklus kehancuran tanpa akhir. Krisis ekologis bukan ancaman hipotetis lagi, melainkan realita yang menjerat nyawa. Pemimpin yang sadar akan tanggung jawabnya harus berani menolak tekanan ekonomi yang merusak hutan demi keamanan jangka panjang.
Seperti Bharata yang menolak takhta demi kebenaran, pemimpin masa kini berhak menolak kebijakan yang mengorbankan alam demi keuntungan pribadi atau korporasi. Setiap keputusan yang mengutamakan pelestarian hutan adalah manifestasi integritas moral sejati.
Biodata Penulis:
Lahir di Jombang, Jawa Timur, Tahun 1984. Ia merupakan lulusan Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang. Beberapa karyanya termuat di media Jurnal dan majalah di antaranya Jurnal Menara Tebuireng Majalah Jimat. Di samping itu, ia gemar menulis puisi dan cerpen di sela-sela halaman buku hariannya.
