Bajak Laut, Bajak Sawah, Buku Bajakan

Pertanyaan menarik adalah: kenapa bisa ada harga buku terjun bebas, yang kemudian sering juga dikeluhkan penulis? Atau penulis A mengunggah foto di medsos: Buku lu parah, harga murah! Buku gua nggak ada, berarti best seller, dong!

Saya tidak bisa bisa menyalahkan pembeli buku bajakan, apalagi dengan embel-embel: goblok. Hukum pembeli adalah mencari barang dengan harga semurah mungkin. Tapi menyalahkan pembajak buku juga tidak cukup. Mereka melihat permintaan tinggi, maka mereka memenuhinya. Hukum dagang.

Lantas: bagaimana?

Pemerintah sudah mengeluarkan UU nomor 3/2016 dan turunannya PP Nomor 75/2019 tentang Sistem Perbukuan. Tapi belum ada satu provinsi pun yang meresponnya dengan membuat Perda serupa di daerah. Itulah yang disebut “hulu literasi”; mereka adalah para gubernur dan anggota dewan. Kita di “hilir literasi” sudah jungkir balik mengurusi literasi masyarakat secara swadaya.

Wakil Gubernur Banten mengunjugi Indonesia Book Fair

Hulu Literasi di daerah seharusnya segera membuat Perda Perbukuan, agar ekosistem perbukuan sehat. Penerbit, penulis, toko buku, dan pembeli terlindungi. Di Banten, Andi Suhud Trisnahadi (Ketua IKAPI Banten) dan Dr. Firman Venayaksa, M.Hum (Direktur Untirta Press) sudah memulainya dengan Maman Fathurrohman , Ph.D (Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan), Kemdikbud RI, menginisiasi “Sosialisasi Perda Sistem Perbukuan” di awal puasa lalu. Semoga tidak lama lagi Perda Sistem Perbukuan di Banten terbit.

Saya yakin, jika Perda Sistem Perbukuan di semua daerah di Indonesia dibuat, kita akan bersepakat bahwa buku murah yang kita sebut buku bajakan itu bisa diproduksi para penerbit. Para pembeli akan berduyun-duyun ke toko buku dan mengantre di kasir, karena buku jadi murah harganya. Buku akan semakin tinggi derajatnya.