golagong Jika politik berurusan dengan kenegaraan, berarti orang yang masuk di dalam dunia politik harusnya mereka orang-orang yang memilki prestasi, track record yang baik dan bereputasi, karena mereka akan bekerja untuk negara. Namun, yang ada saat ini adalah money politik yang berkuasa di dalamnya. Bahkan di kalangan masyarakat hal itu menjadi sesuatu yang biasa, dan menjadi kebiasaan yang buruk pada ranah keberlangsungan demokrasi.
Lihat saja, perilaku itu jelas merugikan. Terhitung banyak para birokrat yang terjerat kasus korupsi, dimulai dari 2019 meskipun tercatat menurun tetapi masih cukup banyak bagi saya. Mengutip dari lokadata.beritagar. id terdapat 580 tersangka dengan kerugian meningkat Rp. 8,41 triliun.
Mengutip dari cnnindonesia.com ditahun 2020 440 tersangka dengan kerugian Rp.18,6 triliun. Lalu menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 371 kasus korupsi sepanjang 2021 dengan 814 tersangka. Jumlah kasus dan tersangka tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, total kerugian sebesar Rp2,3 triliun.
Terakhir tahun 2022 mengutip dari dataindonesia.com terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Total kerugian negara sebesar Rp 42,727 triliun.
Jika saja kegiatan politik seperti itu masih dilakukan maka jangan salahkan jika birokrasi di negara ini semakin bobrok dan pasti kebiasaan buruk (korupsi) itu selalu dilakukan, dan itu akan membuat semakin banyaknya para pemimpin yang tidak berkompeten.
