Admin Oleh: Zaeni Boli
Pemilu memang telah usai, namun dampaknya kini perlahan mulai dirasakan. Tak layak rasanya menjustifikasi bahwa pemerintah saat ini gagal, meski mungkin ada catatan-catatan kritis terkait seratus hari pemerintahan Prabowo Subianto.
Wacana makan siang gratis yang digaungkan pada masa kampanye perlahan mulai diwujudkan oleh pemerintah, meski mungkin belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, alih-alih membuat hati berbunga, kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru. Ketidaksiapan pelaksanaan program ini berdampak pada banyak hal, termasuk pro dan kontra di tengah masyarakat.
Lalu, muncul pertanyaan: manakah yang mesti didahulukan, makan siang gratis atau pendidikan gratis? Jika akhirnya program makan siang gratis berdampak pada dirumahkannya orang tua mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan negara, apakah kebijakan ini masih layak diterapkan?
Jika anggaran untuk pendidikan dipangkas secara signifikan, apakah mutu pendidikan bisa meningkat? Salah satu politisi nasional, Adian Napitupulu dari PDIP, pernah mempertanyakan bagaimana jadinya jika makan siang gratis diberikan, tetapi gedung sekolah tak ada karena rusak akibat anggaran pendidikan ditiadakan.
Sebenarnya, Indonesia ini mau dibawa ke mana? Memberi makan siang gratis atau pendidikan gratis bisa dianalogikan seperti memberi ikan atau memberi kail. Analogi ini mengisyaratkan bahwa jika ingin mendidik manusia agar lebih mandiri, bukankah pemerintah seharusnya memberikan pendidikan yang berkualitas, bukan sekadar makan siang gratis yang justru bisa menjadi kebiasaan yang merugikan dan membebani negara?
Negarawan Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa aset terbesar bangsa ini bukanlah tambang atau hasil alam lainnya, melainkan manusia-manusia yang berpendidikan.
Bahkan, baru-baru ini muncul berita di media online bahwa anak-anak sekolah di Papua berdemo menolak program makan siang gratis. Kita mungkin sering melihat bagaimana Papua digambarkan sebagai daerah kaya, tetapi rakyatnya belum sejahtera. Namun, mereka cukup berani bersuara menolak program ini.
Jangan sampai demi melunasi janji politik saat kampanye, banyak hal justru dikorbankan. Mungkinkah ada kajian lebih dalam terkait kebijakan tersebut? Perlukah kebijakan ini ditimbang kembali? Jangan sampai kebijakan pemerintah yang dibuat tanpa pertimbangan matang justru menyulitkan masyarakat kelas bawah, seperti yang baru-baru ini terjadi terkait kelangkaan gas 3 kg.
Semestinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyatnya.
